Follow Us :

JAKARTA: Departemen Perdagangan menilai persoalan terhambatnya ekspor di Tanjung Priok semata-mata karena persoalan teknis, sehingga rencana penundaan aturan baru pelunasan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) tidak diperlukan.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan Diah Maulida mengatakan permasalahan yang terjadi saat ini adalah sistem dan fee perbankan.

Menurut dia, implementasi aturan baru tersebut sudah berjalan sejak 1 Agustus 2009, sehingga tidak perlu ditunda lagi. “Persoalan ini karena aturan baru saja, karena belum terbiasa. Teknis saja, jadi tidak perlu dipermasalahkan apalagi implementasinya belum berjalan lama,” katanya, belum lama ini.

Sejauh ini, katanya, pihaknya belum dapat memastikan seberapa besar dampak yang ditimbulkan akibat terhambatnya kegiatan ekspor di Tanjung Priok akibat sistem tersebut. Menurut dia, belum ada laporan secara menyeluruh terkait kerugian yang ditimbulkan.

“Ada keluhan tapi muncul dari individu sehingga sulit bagi kita untuk melihat seberapa besar dampak yang ditimbulkan secara global,” tuturnya.

“Ini sistem baru, hambatan di awal pasti ada. Bea dan Cukai sudah melakukan sosialisasi yang cukup. Sekali lagi ini soal sistem.”

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan sudah ada rapat koordinasi antara Depdag dengan pihak terkait untuk mengatasi hal tersebut.

Kalangan eksportir sebelumnya mendesak Ditjen Bea dan Cukai segera membenahi aturan baru pembayaran PNBP yang menyebabkan kegiatan ekspor di Pelabuhan Tanjung Priok terhambat sejak 1 Agustus.

Sejak 1 Agustus, pengajuan dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) tidak bisa diproses di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai apabila PNBP ekspor belum dilunasi.

error: Content is protected