Follow Us :

Jakarta – Dua belas asosiasi pengguna alat berat di bawah naungan Kadin Indonesia menolak penetapan pajak kendaraan bermotor atas alat-alat berat.

Secara yuridis, UU No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah yang kemudian memunculkan perda-perda tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas alat-alat berat sangat lemah bila dikaitkan aspek kepatutan harmonisasi regulasi.

Selayaknya alat-alat berat yang beroperasi di kawasan industri, area infrastruktur, kehutanan, perkebunan atau area pertambangan diperlakukan sama dengan alat produksi, demikian juga perlakuan pajaknya," kata Tjahyono Imawan, Ketua Umum Asosiasi Jasa Penunjang Pertambangan Umum Indonesia (Aspindo) dalam siaran pers, Senin (15/12).

Selain Aspindo, 11 asosiasi yang mengajukan penolakan yakni Appaksi, APBI, IMA, PAABI, Alsintani, Gapensi, APMI, APHI, Aparati, Apindo dan Hinabi.

Ellen Piri

error: Content is protected