Follow Us :

MEDAN: Delapan wajib pajak (WP) badan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Polonia Medan disita barangnya karena menunggak pajak puluhan miliar rupiah.

Kepala KPP Pratama Polonia Harry Gumelar menjelaskan juru sita dari kantor pajak terpaksa bertindak tegas terhadap WP yang tidak mau mencicil utang pajaknya dengan alasan apa pun.

“Kami sudah menyita harga beberapa WP badan yang menunggak PPN dan PPh puluhan miliar rupiah sesuai dengan surat keputusan pajak pada 2005,” ujarnya di Medan, kemarin.

Menurut dia, salah satu WP badan yang membandel adalah PT MT yang menunggak pajak PPN dan PPh sekitar Rp30 miliar. Barang-barang perusahaan berupa mobil, rekening, dan tujuh unit rumah sudah disita petugas pajak.

Namun, jelasnya, mobil land cruiser yang disita hanya laku dijual Rp200 juta dan menarik dana dari rekening perusahaan ratusan juta rupiah.

Dana yang sudah ditarik KPP Pratama Polonia, lanjutnya, belum mampu menutupi tunggakan pajak perusahaan properti itu.

“Karena itu kami mengincar tujuh unit rumah yang masih dihuni masyarakat. Kami sedang negosiasi dengan pemilik rumah agar mau mengosongkan rumah tersebut untuk dilelang,” tegasnya.

Tujuh WP badan lain yang menunggak pajak di atas Rp1 miliar adalah PT TH, PT DPA, PT GC, PT AY, PT SB, TTS, dan PT SMP.

Beberapa perusahaan tersebut ada yang mencicil utang pajaknya sehingga tidak sampai menyita harta perusahaan. Dia mencontohkan PT TH bersedia mencicil sehingga tidak harus dilakukan penyitaan dan pelelangan.

Menurut Harry, KPP Pratama Polonia harus bertindak cepat untuk menyelamatkan uang negara karena ada satu WP sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.

“Sesungguhnya banyak WP di lingkungan KPP Pratama Polonia menjadi objek sitaan, tetapi tunggakannya dilunasi sebelum petugas pajak melakukan penyitaan.”

Dia menegaskan langkah penyitaan terhadap aset WP badan yang membandel tidak mau melunasi utang pajaknya akan dilanjutkan terus untuk menekan tunggakan pajak di lingkungan KPP Pratama Polonia.

Khusus WP orang pribadi, menurut Harry yang baru beberapa bulan bertugas di KPP Pratama Polonia Medan itu, mengakui akan melakukan tindakan yang sama terhadap penunggak pajak bumi dan bangunan (PBB) yang nilainya Rp100 juta ke atas.

error: Content is protected