WASHINGTON. Pengungkapan kasus penggelapan pajak dalam dokumen Panama atau Panama Papers membuat kelabakan sejumlah pemimpin dunia. Bahkan, Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson akhirnya memilih mengundurkan diri akibat tekanan publik. Dia dan istrinya disebut-sebut menghindari pajak.
Amerika Serikat (AS) juga bergegas memperbaharui aturan pajaknya agar korporasi AS tak melakukan praktik penghindaran pajak. Salah satunya, Pemerintah AS akan mengurangi tarif pajak bagi perusahaan di dalam negeri.
Dalam aturan baru yang dirilis Departemen Keuangan AS seperti dikutip Bloomberg, Selasa waktu setempat, Pemerintah AS bakal menindak tegas perusahaan yang kedapatan menghindari pajak. Yakni mereka yang memindahkan kantornya ke negara dengan tarif pajak lebih rendah (tax inversion).
Presiden AS Barack Obama menyatakan, praktik inversi ini menjadi celah bagi perusahaan di AS untuk menghindari kewajiban pajak. Ia mengaku lega telah menelurkan aturan baru ini. Sebab, selama ini praktik inversi yang dilakukan perusahaan AS dapat melemahkan ekonomi AS.
Josh Earnest, Sekretaris Pers Gedung Putih menambahkan, jika perusahaan ingin memiliki bisnis yang bagus, pilihannya adalah strategi bisnis dan efisiensi. Bukan justru dengan mempermainkan sistem pajak di AS.
Penerapan aturan pajak baru tersebut diyakini menggagalkan mega merger perusahaan farmasi senilai US$ 150 miliar antara Pfizer Inc dan Allergan Plc. Menanggapi kebijakan tersebut, baik Pfizer dan Allergan menolak berkomentar.
Obama menilai, praktik tax inversion telah membuat Pemerintah AS sulit mendapatkan dana untuk berinvestasi seperti di sektor pendidikan. Selain itu, praktik tersebut juga menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat. Pada sisa akhir kepemimpinannya, Obama menegaskan bahwa AS berkomitmen melakukan reformasi pajak.
Seperti dikutip Wall Street Journal, Obama juga berencana mengubah kode pajak dan menurunkan tarif pajak perusahaan. Namun, rencana ini belum mendapatkan restu dari Kongres AS karena perbedaan pendapat dengan Partai Republik.
Dukungan bagi Obama
Calon Presiden AS Hillary Clinton mengapresiasi langkah Departemen Keuangan AS untuk menghentikan praktik tax inversion. Ia bahkan berjanji untuk menekan Kongres AS agar segera memberlakukan Undang-Undang Pajak terbaru jika ia terpilih menjadi Presiden AS.
Senator AS Barnie Sanders meminta agar Menteri Keuangan memblokir perusahaan yang terbukti melakukan inversi pajak. Calon Presiden AS dari Partai Republik, Donald Trump juga memuji langkah Obama untuk menghentikan praktik penghindaran oleh perusahaan itu.
Tidak hanya AS yang langsung bereaksi atas bocornya Dokumen Panama. Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif juga membentuk komisi khusus untuk menyelidiki tuduhan korupsi termasuk keterlibatan keluarganya yang disebut memiliki perusahaan offshores di Panama.
