Follow Us :

JAKARTA. Perkara uji materi terhadap Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang diajukan Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia akhirnya berhenti. APBI memutuskan mencabut permohonan uji materi itu.

APBI melakukan pencabutan uji materi itu kemarin(21/4). Salah satu alasannya, APBI merasa tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon uji materi terhadap Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tersebut.

Namun, ini bukan berarti perjuangan para pengusaha batubara untuk melakukan uji materi beleid tersebut otomatis berhenti. “Justru kami mengalah untuk menang, sebab selama persidangan kami mendapat masukan dan opsi lain untuk mengajukan lagi nantinya,” ucap wasis Susetio, pengacara APBI.

Selama dua kali persidangan sebelumnya, majelis hakim konstitusi setempat mempertanyakan kedudukan pemohon dalam perkara ini. Sebab majelis hakim konstitusi menganggap APBI bukan merupakan pihak yang terkena dampak langsung berlakunya undang-undang itu.

Rupanya APBI sependapat dengan pendapat hakim konstitusi. Karena itu, Wasis mengatakan permohonan uji materi yang baru akan menyertakan pengusaha sebagai pemohon. Sebab, pengusaha tambang batubara merupakan pihak yang terkena dampak langsung dari peberlakuan undang-undang tersebut.

Selain itu, APBI juga akan memperbaiki berkas permohonan uji materi itu. Kami akan mempertimbangkan dan memikirkan dasar konstitusional yang akan dijadikan dasar pengujian UU PDRD itu,” lanjut Wasis.

Sebab, Mahkamah Konstitusi menyatakan, satu pasal tidak boleh diuji dua kali dengan alasan atau dasar konstitusional yang sama.

Permohonan uji materi ini muncul karena pengusaha tambang batubara merasa dirugikan oleh aturan yang berlaku sejak 2000 itu. Penjelasan pasal 2 ayat 1 UU PDRD yang menjadi sorotan mereka. Pasal ini memungkinkan pemerintah daerah menarik retribusi kendaraan bermotor terhadap alat-alat berat dan besar milik pengusaha batubara.

Alhasil, sebanyak 62 pengusaha tambang menolak aturan ini. Pungutan ini menambah beban pengusaha. Maklum saja, selama ini mereka sudah membayar pajak impor dan penjualan alat-alat berat tersebut.

APBI menilai pemberlakuan penjelasan pasal 2 ayat 1 ini bertentangan dengan UUD 1945 . Asosiasi ini beralasan, prosedur pembuatan penjelasan pasal 2 ayat 1 ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

error: Content is protected