JAKARTA: Pemprov DKI akan mengusulkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011 sebesar Rp27,021 triliun, atau naik 9,53% dari APBD 2010 sebesar Rp24,67 triliun.
Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan Daerah (BPKD) Pemprov DKI, Sukri Bey, mengungkapkan, usulan alokasi anggaran itu akan diajukan ke DPRD DKI, bersamaan dengan usulan tambahan anggaran dalam APBD perubahan 2010 pada Juli.
"Diperkirakan anggaran terbesar dalam alokasi APBD tahun depan, masih berkisar pada kegiatan penanganan banjir, transportasi, kesehatan, pendidikan," katanya kemarin.
Empat sektor itu merupakan program prioritas yang dicantumkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2007-2012.
Usulan kenaikan APBD itu disampaikan Wagub DKI Prijanto di hadapan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), pekan lalu.
Sukri menjelaskan angka APBD 2011 itu masih bersifat sementara sehingga belum dicantumkan dalam penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD 2011 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk disampaikan ke DPRD.
"Pada waktunya akan dibahas dengan DPRD," ujarnya.
Menurut dia, penaikan alokasi APBD itu, berbanding lurus dengan kenaikan target pendapatan DKI tahun depan. Mengenai detailnya, dia tidak merinci lebih lanjut.
"Menurut rencana kami akan sampaikan detail usulan itu pada pekan depan," ujarnya.
Berdasarkan RPJMD DKI 2007-2010, rencana APBD DKI 2011 yakni sebesar Rp26,630 triliun, dengan target pendapatan Rp25,431 triliun, dan belanja daerah sebesar Rp26,092 triliun.
Realisasi pajak daerah
Sementara itu, hingga akhir Mei 2010, realisasi penerimaan pajak daerah DKI hingga akhir Mei 2010 mencapaiRp4,3 triliun atau melampaui 3% dari target yang harus dicapai hingga Mei 2010 yakni sebesar Rp4,1 triliun.
Kadis Pendapatan Daerah DKI, Iwan Setiawandi, mengatakan penerimaan pajak daerah tertinggi berasal dari sektor pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), yakni mencapai Rp1,6 triliun, disusul sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) Rp1,3 triliun.
Dia mengemukakan tingginya penerimaan pajak daerah dari sektor BBNKB dan PKB itu dipicu mulai pulihnya sektor otomotif di Jakarta yang sempat terpuruk pada saat krisis global terjadi akhir 2008.
"Kami menargetkan penerimaan dari BBNKB dan PKB ini dapat terus ditingkatkan sebagai sektor pajak andalan daerah."
Menyinggung penerapan pajak online, dia mengatakan pihaknya masih terus mengupayakan agar penerapan pajak online terhadap 800 wajib pajak di sektor hiburan, restoran dan hotel dapat terealisasi tahun ini juga.
"Sampai akhir Mei ini, sudah ada sebanyak 182 gerai yang sudah menerapkan pajak online. Ada beberapa kendala, yakni jenis mesin yang digunakan wajib pajak sangat bervariasi, sehingga diperlukan penyesuaian jenis mesin."
Dihubungi terpisah, Ketua umum Kadin DKI Jakarta Eddy Kuntadi, mengatakan kenaikan APBD itu logis dan diperlukan dalam mengantisipasi dinamika pembangunan ekonomi Jakarta. "Kami juga sepakat dengan empat sektor prioritas yang harus ditopang dukungan pendanaan yang memadai," katanya kepada Bisnis, tadi malam.
Dia minta aspek efektivitas penggunaan anggaran pembangunan dapat terpenuhi dan peran DPRD dalam melakukan pengawasan sangat diperlukan. "Dewan harus melakukan pengawasan ketat agar anggaran tidak sampai bocor ke hal-hal yang tidak seharusnya."