Follow Us :

Jakarta, Kompas – Sebanyak 92 orang mendaftarkan diri ke Departemen Keuangan untuk memperebutkan posisi sebagai hakim pajak.

Posisi ini memang sedang kekurangan personel karena beberapa hakim aktif akan segera pensiun, sementara kebutuhan tenaga hakim semakin tinggi seiring dengan perselisihan antara petugas dan wajib pajak yang semakin sering terjadi.

”Jumlah hakim yang akan kami terima tidak akan sebanyak itu (92 orang). Mereka akan kami seleksi untuk menduduki posisi yang masih kurang,” ujar Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Mulia Panusunan Nasution, Kamis (11/12) di Jakarta.

Menurut Mulia, jumlah hakim pengadilan pajak yang ideal 57 orang. Dengan jumlah itu, jumlah majelis (persidangan) yang bisa dilayani mencapai 19 majelis.

Setiap majelis harus dilayani oleh tiga hakim pajak, sementara jumlah hakim pengadilan pajak yang ada saat ini baru 42 orang. Itu pun tidak aktif semuanya karena ada delapan hakim yang sedang dalam proses perpanjangan masa jabatan.

”Dengan demikian, yang benar-benar aktif saat ini hanya ada 34 orang hakim. Atas dasar itu, jumlah hakim yang tersedia hanya bisa melayani 11 majelis. Jika setiap hakim saling merangkap persidangan, mereka masih bisa menangani 14 majelis, tetapi tidak maksimal. Dengan begitu, kami masih kekurangan paling tidak 15 hakim baru,” papar Mulia.

Hingga saat ini, dari 92 orang pelamar, Depkeu telah menolak 25 kandidat karena tidak memenuhi syarat administrasi. Adapun 67 pelamar lainnya lolos tahap pertama.

Dari 67 calon tersebut, hanya ada 14 kandidat yang mampu melampaui psikotes dan wawancara. Jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan tenaga hakim pajaknya.

Harus lebih cerdas

Pengamat pajak dari Universitas Indonesia, Darussalam, mengatakan, hakim pajak merupakan tumpuan dalam mencari keadilan bagi wajib pajak.

Hakim pajak harus dipilih dari orang-orang yang independen dan lebih cerdas dibandingkan wajib pajak, petugas pajak, dan konsultan pajak. Itu hanya bisa diperoleh melalui perekrutan hakim pajak yang transparan.

”Keputusan tentang hakim pajak yang terpilih harus dipublikasikan tanpa ada hambatan untuk mengaksesnya. Demikian juga putusan dari pengadilan pajaknya, yang dipimpin para hakim itu, harus dibuka. Dengan cara itu, wajib pajak dapat menilai kualitas putusan hakim tersebut,” tuturnya.

Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati meminta agar anggaran untuk Sekretariat Jenderal Depkeu tidak dipangkas karena akan digunakan untuk memperbaiki gedung pengadilan pajak.

”Pengadilan pajak sebaiknya diperbaiki, jangan hanya diletakkan di sudut yang tidak terlihat,” ujarnya. (OIN)

error: Content is protected