News,

Pengusaha Tuntut Kepastian Hukum
Harian Kontan, 15 November 2017

JAKARTA. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.15/ PUU-XV/2017 tentang Pajak Kendaraan Bermotor untuk Alat Berat masih menimbulkan polemik bagi dunia usaha di Tanah Air. Meskipun sidang 10 Oktober 2017 memutuskan untuk mengecualikan alat berat sebagai objek pajak kendaraan bermotor, namun hakim MK juga mengizinkan pemerintah tetap menagih pajak kendaraan bermotor alat berat tiga tahun ke depan, selama aturan baru belum terbit.

Atas putusan itu Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani khawatir, pemerintah daerah yang selama ini memungut pajak kendaraan bermotor akan memanfaatkan kesempatan. "Ini malah timbul ketidakpastian. Landasan hukumnya sudah dibatalkan, tapi Pemda masih diberi hak (memungut pajak kendaraan alat berat)," kata Hariyadi dalam konferensi pers, Selasa (14/11).

Menurut Apindo, ketidakpastian ini merugikan pengusaha. Pengusaha khawatir akan terbebani pajak kendaraan bermotor atas alat berat alat berat yang dimiliki. Mengingat, pajak kendaraan bermotor biasanya bernilai 1%-2% dari harga armada. Sedangkan harga alat berat di atas Rp 1 miliar.

Oleh karena itu, Apindo berharap pemerintah segera memberikan kepastian hukum atas masalah ini. "Saat ini ketaatan pemerintah pusat dan daerah untuk menjalankan putusan sesuai amar putusan MK sangat diharapkan, sehingga tidak lagi ada pungutan," terang Haryadi.

Ketua Himpunan Alat Berat Indonesia (Hinabi), Jamaluddin menegaskan, alat berat tak dipakai untuk melintasi jalan raya. Oleh karena itu, tidak tepat jika dikenakan pajak maupun retribusi daerah. "Kami dulu sudah dipanggil menjadi saksi, dan kami menyatakan bahwa alat berat itu kendaraan off road," kata Jamaluddin.

Putusan MK atas pajak kendaraan alat berat menimbulkan ketidakpastian.


Jamaluddin menegaskan, jika Pemda bersikukuh memanfaatkan pertimbangan hakim untuk memungut pajak kendaraan bermotor atas alat berat, maka akan berdampak negatif pada dunia usaha. Bisa jadi, pengguna atawa pembeli alat berat akan meminta berbagi tanggungan membayar pajak dengan produsen alat berat di pembelian tahun pertama.

Dunia industri juga akan terbebani putusan MK. "Yang akan paling berdampak adalah user, untuk manufaktur alat berat akan terdampak juga secara tidak langsung," jelas Jamaluddin.

Back to Top - Back to News Archieves

Tax Consultation


  •   

Publication

» See Other Publication ...

Event

» See Other Event ...

Careers

» See Other Careers ...

Exchange Rates

Currency Exchange Rate *
EUR 15945.16
USD 13538
GBP 17854.48
AUD 10270.01
SGD 9975.68
* Rupiah

Effective Date :
22.11.2017 - 28.11.2017

» Complete Rates ...

Search

Search :
Category :