Berita,

Selama Perda Belum Terbit, Tak Boleh Pungut BPHTB
Tabloid Kontan, No. 30-XV, 2010, 20 Desember 2010

Banyak pemerintah daerah harus menggratiskan BPHTB karena alpa menyusun perda

Rezim perpajakan mulai berpindah ke daerah tahun depan. Pemungutan BPHTB menjadi hak daerah. Namun, tanpa perda, pemerintah daerah tak boleh memungut BPHTB. Masalahnya, tak semua daerah siap menjadi pemungut pajak ini.

Bagai mendapat durian runtuh. Inilah tamsil yang pas bagi pemerintah daerah tingkat II (pemda kabupaten/kota). Mulai 1 Januari 2011, pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada pemda untuk memungut Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pengalihan ini adalah titah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). BPHTB adalah pajak yang harus dibayar masyarakat sebagai akibat perolehan hak atas tanah dan bangunan yang meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Biasanya bea ini dipungut ketika kita membeli rumah atau tanah.

Pelimpahan ini bagian dari pelaksanaan reformasi perpajakan dan perluasan wewenang daerah untuk penguatan otonomi daerah. Namun, pemda harus mau sedikit berusaha agar bisa memungut durian runtuh berupa BPHTB ini.

Tentu pemda tak bisa asal pungut. Menurut Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Mochamad Tjiptardjo, pemda harus memiliki payung hukum pemungutan BPHTB berupa peraturan daerah atau perda. Selain itu, pemda juga harus menyiapkan sumber daya manusia dan prosedur pemungutan BPHTB.

Pemerintah pusat pun menggariskan, Perda BPHTB tak boleh menetapkan tarif efektif melampaui tarif maksimum dalam UU DPRD. Beleid ini menetapkan tarif maksimal BPHTB sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)/Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). Asal tahu saja, besaran NPOPTKP serendah-rendahnya Rp 60 juta.

Masalahnya, belum semua daerah mencium aroma harum duit BPHTB. Direktur PDRD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemkeu Budi Sitepu mencatat data pemda yang telah siap memungut BPHTB per 15 Desember 2010 ini. Dari 492 pemda di seluruh Indonesia, baru 192 pemda yang siap memungut BPHTB. Sedangkan 128 pemda masih mempersiapkan Perda BPHTB. Sisanya, sebanyak 245 pemda belum siap memungut durian runtuh itu. "Semua perda menetapkan tarif BPHTB maksimal,"kata Budi.

Selama ini, berdasar realisasi pemerintah penerimaan BPHTB 2009, Budi menyebutkan, ada 234 kabupaten/kota yang bisa meraup BPHTB di atas Rp 300 miliar. Selain itu, ada juga 60 daerah dengan penerimaan BPHTB di kisaran Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar. Dan, 197 kabupaten/kota memiliki penerimaan BPHTB di bawah Rp 500 juta.

Bebas BPHTB bila tidak ada Perda

Dulu, berdasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB, daerah tidak mendapat 100% penerimaan pajak ini. Pemerintah pusat membagikan 20% penerimaan BPHTB secara merata ke seluruh pemda, lalu 16% untuk provinsi dan kabupaten/kota tempat dipungutnya BPHTB. Kini, 100% duit BPHTB menjadi hak pemerintah daerah yang menjadi lokasi transaksi properti.

Budi melihat, ada tiga alasan pemda belum memiliki Perda BPHTB. Pertama, potensi BPHTB di daerah tersebut kecil. Kedua, Raperda BPHTB tak masuk program legislasi daerah. Ketiga, ada kemungkinan hubungan eksekutif dan legislatif di daerah tersebut tidak harmonis. "sehingga, informasi mengenai pentingnya potensi BPHTB antara keduanya tidak selaras,"kata Budi.

Tjiptardjo menegaskan, pemerintah daerah yang belum memiliki perda hingga 1 Januari 2011 tidak berhak menagih BPHTB. Artinya, transaksi perolehan hak atas tanah dan bangunan di daerah tersebut gratis BPHTB ini, sekalipun pemda tetap wajib menerbitkan sertifikat tanah dan bangunan.

Sebab, pada saat yang sama, Direktorat Jenderal Pajak langsung menarik diri dari kewajiban memungut BPHTB. Di sisi lain, "Ini bisa menjadi insentif bagi rakyat di daerah tersebut,"kata Tjiptardjo.

Oleh Karena itu, jika suatu daerah baru memiliki perda pada Maret 2011, transaksi properti sepanjang Januari hingga akhir Februari di daerah tidak bisa dikenai pajak. Tapi, Budi menyarankan agar pemda memberlakukan Perda DPRD pada awal tahun anggaran. "Khususnya untuk jenis pajak yang dialihkan dari provinsi atau pusat,"kata Budi.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Harry Azhar Azis menegaskan, rakyat tak perlu membayar BPHTB atas transaksi properti di tahun 2011 bila daerahnya belum memiliki perda. "Pungutan BPHTB tanpa perda itu hukumnya haram,"kata Harry.

Harry juga mengingatkan, Perda BPHTB tidak boleh berlaku surut. Jadi, tak ada istilah BPHTB terutang. Jika ada daerah yang memberlakukan perdanya secara surut, Harry mempersilahkan masyarakat menggugat aturan tersebut.

Sebenarnya, ungkap Budi, jika perda rampung tak tepat waktu, pemda yang bakal rugi lantaran potensi pajak daerah hilang. Selain itu, pemda juga bakal kehilangan data pemilikan tanah dan bangunan.

Saat ini, perolehan BPHTB terbesar masih berada di kota-kota besar di Indonesia. Sebagai gambaran, pada 2009, realisasi penerimaan BPHTB di Jakarta mencapai Rp 1,88 triliun. Berada di posisi berikutnya ada kabupaten/kota di sekitar Jakarta, seperti Tangerang, Bogor, Depok; dan disusul kota-kota besar lainnya seperti Surabaya, Bandung, Semarang, dan Medan (lihat tabel: Inilah 20 daerah Terbesar yang Siap Memungut BPHTB).

Rupanya, mendapatkan sepenuhnya BPHTB saja tak cukup bagi sebagian daerah. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mensinyalir ada beberapa daerah yang ingin meraup duit BPHTB lebih besar dengan cara mengerek Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). "Cara itu tak sehat bagi iklim usaha dan investasi,"kata Gamawam.

Karena itu, Harry mengajak masyarakat mencermato pelaksanaan Perda BPHTB nanti. Tujuannya, agar tidak ada praktik korupsi ketika dana BPHTB masuk kas daerah. Potensi korupsi akan terjadi pada saat pelaksanaan pembagian program pembangunan dari APBD. "Potensi itu terjadi bila pengelolaan keuangan daerah tidak transparan,"kata Harry.

Di sisa waktu 2010 ini, sejumlah daerah mengaku sudah siap menerapkan Perda BPHTB. Bahkan, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo sudah memasang target peningkatan BPHTB menjadi Rp 2,15 triliun. "Transaksi properti di Jakarta semakin banyak dan setiap tahun NJOP juga ada penyesuaian,"kata Fauzi, berlogika.

Fauzi dan DPRD DKI Jakarta sudah mengetok Perda BPHTB dan kini tinggal menunggu pengesahan dari Kementerian Dalam Negeri. Dari sisi SDM, Fauzi menyebut dari dulu petugas pelaksana pemungutan BPHTB juga dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Walau mengerek target, para pejabat Ibukota juga berusaha memberi kemudahan bagi warga Jakarta melakukan jual-beli tanah dan bangunan. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Lulung Lunggana mengatakan, Perda BPHTB menurunkan batasan NPOPTKP dari Rp 60 juta menjadi RP 80 juta. Artinya, transaksi properti di bawah Rp 80 juta akan bebas BPHTB.

Tak cuma itu. Masyarakat kelas bawah yang membeli properti di atas Rp 80 juta akan mendapat keringanan BPHTB. Mereka hanya perlu membayar BPHTB dari selisih harga dengan NPOPTKP. Misalnya, untuk harga rumah Rp 100 juta. "Pajaknya hanya 5% dari Rp 20 juta,"kata Lulung.

Asyiknya, Kepala Dinas Pelayanan DKI Jakarta, Iwan Setiawan memastikan, tidak akan langsung mengerek NJOP tanah di Jakarta setelah pemungutan BPHTB menjadi kewenangan mereka. "Kami tak akan serta merta begitu,"kata Iwan.

Tak mau ketinggalan, Pemkot Depok juga mengaku sudah merampungkan penyusunan Perda BPHTB dan tinggal menunggu pengesahan dari Gubernur Jawa Barat. Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Depok Siti Nurjanah yakin, perda ini selesai sebelum Desember berakhir."Pungutan BPHTB di Depok menjadi legal,"kata Siti.

Perda BPHTB Depok, ungkap Siti, mengacu sepenuhnya ke UU PDRD. Perda ini membebaskan BPHTB untuk transaksi di bawah Rp 60 juta dan properti warisan dengan nilai di bawah Rp 300 juta. Saat ini Pemkot Depok tengah menyiapkan SDM pemungut BPHTB.

Selain Depok, Pemkab Semarang juga telah siap memungut BPHTB. Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Semarang, Achsin Ma'ruf, menjelaskan, perda itu ditetapkan pada 29 November 2009 lalu. Tarif dan batasan NPOPTKP di Kabupaten Semarang mengikuti nilai maksimal di UU PDRD. Pada 2009 lalu, ungkap Achsin, realisasi penerimaan BPHTB Kabupaten Semarang mencapai Rp 13 miliar.

Agar penerimaan BPHTB meningkat, perda ini menganut penetapan BPHTB berdasar harga riil, bukan NJOP. Selama ini, NJOP hanya 60% dari harga riil. "Kami minta pejabat pembuat akta tanah dan notaris tak lagi memakai standar NJOP dalam mengumpulkan BPHTP,"terang Achsin.

Sementara, Pemkab Bekasi, hingga Jumat (16/12), masih sibuk membahas Perda BPHTB bersama DPRD. Meski begitu, Kepala Sub Publikasi Pemkab Bekasi, Sayekti Rubiah, Optimistis perda tersebut bisa selesai sebelum akhir Desember.

Setelah perda selesai, pemkab akan menyiapkan SDM dan operasionalisasi pemungutan BPHTB. Namun, dengan alasan pembahasan belum selesai, Sayekti mengaku belum tahu detail isi Perda BPHTB Bekasi.

Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin juga menyatakan, pemungutan BPHTB di wilayahnya bakal efektif berjalan per 1 Januari 2011. Pembahasan perda sudah selesai sejak 20 November lalu. Ilham mengaku sudah menyiapkan peranti teknologi informasi yang andal. Tarif BPHTB dan batasan NPOPTKP di perda pun mengikuti UU PDRD. "Kami juga sudah melakukan sosialisasi berupa soft launching yang mengundang semua pihak yang terkait,"kata Ilham.  

Inilh 20 Daerah Terbesar yang Siap Memungut BPHTB
per 14 Desember 2010
DaerahKesiapanRealisasi
BPHTB 2009*
PerdaSOPSDM
Provinsi  DKI Jakartavvv1.881,41
Kota Surabayavvv322,10
Kab. Tangerangvvv303,61
Kab. Bogorvvv140,98
Kota Depokvvv104,34
Kota Tangerangvvv101,90
Kota Denpasarvvv65,22
Kota Makassarvvv56,81
Kota Palembangv-v47,69
Kota Balikpapanvvv43,01
Kab. Slemanvvv42,40
Kota Surakartavvv39,57
Kota Bulunganv-v37,31
Kota Cilegonvvv35,93
Kab. Rokan Huluvvv27,69
Kota Yogyakartavvv25,15
Kab. Serangvvv23,19
Kota Cirebonvv-22,66
Kota Pontianakv-v19,39
Kab. Musi Banyuasinvv-17

Sumber Direktorat PDRD DJPK Kemku

Ket: * dalam miliar rupiah                                                         
SOP = Standard Operating Procedures
SDM = Sumber Daya Manusia   

 

Epung Saepudin                        


Kembali ke atas - Kembali ke Arsip Berita

Publikasi

» Lihat Publikasi Lainnya ...

Agenda

» Lihat Agenda Lainnya ...

Klinik

» Lihat Pertanyaan Lainnya ...

Resume Peraturan

  • Data belum Tersedia

Karir

» Lihat Lowongan Lainnya ...

Kurs

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 15261.5
USD 12038
GBP 19353.49
AUD 10576.54
SGD 9446.43

Masa Berlaku :
29.10.2014 - 04.11.2014

» Kurs Selengkapnya ...

Pencarian

Pencarian :
Kategori :