Tax Regulation,

Keputusan Menteri Keuangan
No : 889/KM.1/2010
Tanggal : 6 September 2010

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 06 SEPTEMBER 2010 SAMPAI DENGAN 18 SEPTEMBER 2010

Keputusan Menteri Keuangan
No : 875/KM.1/2010
Tanggal : 30 August 2010

Keputusan Menteri Keuangan
No : 842/KM.1/2010
Tanggal : 23 August 2010

Peraturan Menteri Keuangan
No : 142/PMK.03/2010
Tanggal : 20 August 2010

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 215/PMK.03/2008 TENTANG PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

Peraturan Pemerintah
No : 60 TAHUN 2010
Tanggal : 20 August 2010

ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

Surat Edaran Dirjen Pajak
No : SE - 88/PJ/2010
Tanggal : 16 August 2010

PENGAWASAN KEPATUHAN PEMBAYARAN MASA

Surat Edaran Dirjen Pajak
No : SE - 89/PJ/2010
Tanggal : 16 August 2010

TATA CARA PENERBITAN PENGESAHAN DAN PEMANFAATAN SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI INDONESIA DALAM RANGKA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

Keputusan Menteri Keuangan
No : 817/KM.1/2010
Tanggal : 16 August 2010

Peraturan Menteri Keuangan
No : 139/PMK.03/2010
Tanggal : 11 August 2010

PENENTUAN KEMBALI BESARNYA PENGHASILAN YANG DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DARI PEMBERI KERJA YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA DENGAN PERUSAHAAN LAIN YANG TIDAK DIDIRIKAN DAN TIDAK BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA

Surat Edaran Dirjen Pajak
No : SE - 86/PJ/2010
Tanggal : 11 August 2010

PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA DAN PROTOKOLNYA

Page 1 of 43 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 • FirsT | PreV | NexT | LasT • Back to Top